Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KLIKNTT.ID
+Gabung
“Dengan ketentuan minimal 51 persen saham tetap dimiliki pemerintah daerah, maka kontrol mayoritas tetap terjaga. Itu penting agar perusahaan ini tidak jatuh ke pihak lain,” jelasnya.
Kedua, perubahan ini juga bertujuan menjaga identitas dan keberpihakan Bank NTT terhadap ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya agar dana masyarakat NTT dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan di wilayah NTT.
“Jangan sampai uang masyarakat NTT justru digunakan untuk membiayai proyek di luar daerah. Itu tidak tepat. Harusnya kembali untuk membangun ekonomi NTT sendiri,” tegas Charlie.
Ia menambahkan, dari sisi pengawasan dan tata kelola, Bank NTT telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Semua sudah diatur dan diawasi dengan ketat oleh OJK, jadi tidak perlu ada kekhawatiran,” pungkasnya. (roy)
