Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KLIKNTT.ID
+Gabung
Selain itu, fraksi juga menyoroti belum jelasnya formulasi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ketidakjelasan ini dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan maupun multitafsir dalam implementasi kebijakan ke depan.
“Setiap kebijakan penerbitan saham baru harus diatur ketat agar tidak membuka ruang dominasi pihak luar,” ujar Astria.
Permodalan dan Realitas Fiskal
Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar ambisi memperkuat permodalan tidak melampaui kemampuan fiskal daerah. Selama ini, penyertaan modal pemerintah daerah kerap tidak sejalan antara target dan realisasi.
Karena itu, Demokrat mendorong adanya peta jalan (roadmap) permodalan yang realistis, transparan, dan terukur dalam jangka menengah dan panjang. Tanpa perencanaan yang matang, perubahan status hukum dikhawatirkan hanya menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
Tata Kelola Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Perubahan menjadi Perseroda juga dinilai harus diikuti dengan penerapan good corporate governance (GCG) yang ketat. Fraksi Demokrat menilai, selama ini pengawasan internal dan eksternal terhadap Bank NTT masih perlu diperkuat.
Laporan kinerja, menurut mereka, harus disampaikan secara berkala tidak hanya kepada DPRD, tetapi juga kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Selain itu, efisiensi operasional menjadi isu krusial.
